Laut Cina Selatan Jadi Medan Uji Aturan Internasional, Tiongkok Keras Kepala

LAUT Cina Selatan kembali menjadi pusat perhatian dunia ketika Filipina memperingati sembilan tahun putusan Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) di Den Haag yang memenangkan klaim Manila.

Putusan yang disahkan pada 12 Juli 2016 itu menyatakan bahwa klaim sembilan garis putus-putus (nine-dash line) Tiongkok atas hampir seluruh perairan tersebut tidak memiliki dasar hukum.

Selain itu, mahkamah juga menegaskan hak eksklusif Filipina untuk memanfaatkan sumber daya di zona ekonomi eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut dari garis pantainya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, hingga kini Tiongkok tetap menolak keputusan tersebut, menyebutnya sebagai “tidak sah” dan “tidak mengikat”, sambil melanjutkan kegiatan reklamasi, patroli militer, dan pembangunan pulau buatan.

Sikap Tiongkok yang tidak bergeming menghadirkan pertanyaan serius tentang efektivitas lembaga arbitrase internasional dalam menegakkan aturan main yang adil di perairan yang sangat penting secara ekonomi ini.

Dari sudut pandang liberal ekonomi, kasus ini mencerminkan risiko nyata bagi perdagangan bebas di Asia Tenggara.

Sekitar 30% volume perdagangan dunia melewati Laut Cina Selatan, menjadikannya jalur vital bagi rantai pasok global dari minyak mentah hingga semikonduktor.

Setiap gesekan di kawasan ini berpotensi mengganggu pasar komoditas, memperbesar biaya logistik, dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha global.

“Putusan arbitrase akan terus menjadi landasan kebijakan maritim Filipina dalam menegakkan hak-hak kedaulatan kami,” tegas Kementerian Luar Negeri Filipina dalam pernyataan resmi 12 Juli lalu.

Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen Filipina untuk tetap bertahan pada prinsip hukum internasional demi menjaga stabilitas dan keterbukaan laut bagi perdagangan bebas.

Sikap Tiongkok: Dialog Lebih Diutamakan daripada Arbitrase Hukum Internasional

Pemerintah Tiongkok menanggapi peringatan Filipina dengan nada protes yang tajam, namun sekaligus mengulang janji untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

“Kedaulatan teritorial, hak, dan kepentingan maritim Tiongkok tidak akan terpengaruh oleh ‘putusan’ tersebut dengan cara apa pun,” ujar Kementerian Luar Negeri Tiongkok di laman resminya.

Beijing juga mendesak Filipina dan negara-negara ASEAN lain untuk menghentikan segala tindakan provokatif dan “tidak produktif” yang mengacu pada putusan PCA.

Dalam pernyataannya, Tiongkok menyatakan tetap berkomitmen untuk mempercepat negosiasi Code of Conduct (COC) dengan ASEAN, menyusul deklarasi sebelumnya (DOC) yang sudah disepakati pada 2002.

Dari perspektif sentris liberal, penolakan Tiongkok terhadap putusan PCA memang melemahkan norma-norma global berbasis aturan yang menopang ekonomi terbuka.

Namun demikian, dorongan untuk dialog bilateral serta penyelesaian damai patut diapresiasi karena menawarkan jalur kompromi yang lebih realistis daripada konfrontasi militer yang mahal dan berisiko besar.

Jika COC bisa dirumuskan secara substantif dan mengikat, setidaknya mekanisme ini dapat mengurangi potensi eskalasi dan menegakkan prinsip kebebasan navigasi yang vital bagi perdagangan internasional.

Sayangnya, banyak analis melihat bahwa strategi Tiongkok lebih cenderung memperkuat posisi de facto melalui pembangunan infrastruktur militer sambil memperlambat proses diplomasi formal.

Langkah ini tentu tidak sejalan dengan semangat deregulasi dan keterbukaan yang menjadi prasyarat utama perdagangan lintas batas yang efisien.

Dampak Ekonomi Global dan Pentingnya Menjaga Kebebasan Navigasi

Konflik di Laut Cina Selatan tidak hanya soal batas wilayah atau sumber daya alam, tetapi juga tentang masa depan integrasi ekonomi Asia-Pasifik.

Wilayah ini bukan hanya kaya minyak, gas, dan ikan, tetapi juga merupakan jalur vital bagi triliunan dolar perdagangan global setiap tahunnya.

Penutupan sebagian perairan akibat sengketa bisa memaksa kapal untuk menempuh rute yang lebih jauh dan mahal, mengurangi efisiensi rantai pasok dunia.

OECD memperkirakan bahwa biaya logistik global bisa naik 10–15% jika kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan terganggu dalam skala besar.

Selain itu, ketidakpastian hukum memperburuk iklim investasi di sektor energi lepas pantai dan perikanan regional.

Para investor enggan menanamkan modal dalam proyek pengeboran atau infrastruktur pelabuhan jika hak eksplorasi mereka tidak terlindungi secara hukum.

Bagi negara-negara kecil di ASEAN, dukungan pada putusan PCA bukan hanya soal kedaulatan, tetapi juga soal akses yang adil terhadap sumber daya bersama demi pembangunan ekonomi.

Kehadiran Amerika Serikat dan Jepang, yang terus melakukan operasi kebebasan navigasi (freedom of navigation operations), mencerminkan bahwa dunia tidak bisa begitu saja menerima klaim unilateral Tiongkok.

Hal ini menegaskan pentingnya menegakkan tatanan berbasis aturan dan prinsip perdagangan bebas yang menguntungkan semua pihak.

Laut Cina Selatan Sebagai Penentu Masa Depan Tatanan Ekonomi Liberal

Peringatan sembilan tahun putusan PCA menegaskan bahwa Laut Cina Selatan tetap menjadi medan uji bagi efektivitas hukum internasional dan kebijakan liberal ekonomi.

Filipina dan sekutunya ingin mempertahankan prinsip-prinsip pasar bebas dan keterbukaan laut yang menopang pertumbuhan regional, sementara Tiongkok menekankan kedaulatan dan penyelesaian melalui dialog bilateral.

Komunitas internasional harus mendorong penyelesaian damai yang konsisten dengan hukum internasional demi menjaga stabilitas, mengurangi biaya perdagangan, dan melindungi kebebasan navigasi.

Ketegasan pada aturan main yang adil akan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan globalisasi ekonomi di Asia Pasifik, sebuah kawasan yang kini memimpin pertumbuhan dunia.****

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infotelko.com dan Infoekonomi.com.

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media 23jam.com dan Haiidn.com.

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Hallotangsel.com dan Haisumatera.com.

Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.

Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.

Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.

Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center